KAB.TANGERANG, Okgas.com
Setelah beberapa OPD seperti Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, dan pengguna Anggaran dan yang  lainya dari APBD Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2024,  sukses bagi bagi uang kepada beberapa oknum wartawan, dan dugaan kuat sukses dalam jual beli proyek Penunjukan Langsung (PL). 

Susahnya klarifikasi dan kordinasi dengan jajaran PPTK dalam setiap kegiatan, juga sangat di keluhkan kalangan wartawan yang banyak melihat kejanggalan pelaksanaan kegiatan proyek, bahkan untuk menerima dan menjawab telpon maupun pesan what's app dari wartawan pun enggan, diantaranya salah satu pejabat publik Bina Marga yaitu Rizal Muhamad Fikri ST MT dan  jajaran pejabat lainya yang di tuding tidak ber etika, lantaran di anggap tidak kooperatif, abaikan telpon dan pesan What's app ketika wartawan butuh klarifikasi atas kegiatan proyek rekonstruksi jalan yang banyak di keluhkan masyarakat.

Banyak penilaian sumbang hingga tudingan Tersandera oleh GRATIFIKASI dan prosentase, di hampir setiap titik kegiatan, baik kegiatan PL maupun Tender, hampir semua jajaran PPTK pules dan nyenyak setelah uang rakyat dalam bentuk APBD terkesan di buat Bancakan.

Setelah oknum wartawan selesai menikmati jatah kegiatan dari Dinas Pengguna Anggaran, baik yang terima matangnya (sebutan sandinya), maupun dapat judul kegiatan.

Sekarang giliran  dinas Kominfo kabupaten Tangerang tidak mau kalah, sekitar Rp. 460 juta lebih di tuding di HAMBURKAN buat Plesiran ke Garut bersama sekitar 100 wartawan

" Sontak kegiatan yang pada akhirnya  menimbulkan konflik di kalangan aktifis dan wartawan menjadi sorotan, pasalnya dinas Kominfo di tuding tebang pilih, yang terlibat Plesiran," keluh ketua GWI DPD Provinsi Banten, Syamsul Bahri,   

Di tempat terpisah, Salah satu wartawan media Cetak dan HUMAS Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Linda dengan nada kecewanya mengatakan.

Kominfo di nilai telah melakukan program KONFLIK di kalangan aktivis dan wartawan kabupaten Tangerang, program yang di nilai mencoreng kinerja pemerintah kabupaten Tangerang, dengan kegiatan Plesiran menggunakan anggaran APBD tahun 2024.

Silahkan saja, asal tepat waktu, Adil, transparan, dengan etika yang profesional, bukan dengan cara seperti sekarang, terkesan tebang pilih,  menimbulkan kecemburuan di kalangan aktifis dan wartawan, itu uang rakyat, sementara  ekonomi rakyat masih belum stabil, masih pada ngantri segala macam bentuk bantuan, alangkah bagusnya kalau uang itu di pakai untuk bedah rumah, masyarakat miskin merasa di perhatikan, 

Kenyataanya hingga saat ini masih banyak yang belum terealisasi usulan bedah rumah, yang katanya , kuota maupun anggaran  terbatas lah, dan alasan klasik lainya.

Atau program lain yang lebih bermanfaat, misalnya, pengentasan program ekonomi ekstrim, itu jauh lebih bermanfaat.

Bukan dengan cara tebang pilih wartawan yang di ajak Plesiran ke Garut, wartawan yang mungkin tidak pernah upload berita dari Kominfo, tidak di libatkan, bahkan dalam beberapa pemberitaan di sebutkan "orangnya itu itu aja" wartawan yang seperti apa si kriterianya ? Apa yang rajin tayang pemberitaan pencitraan, atau kedekatan dengan pejabatnya, sekali lagi itu uang rakyat, hati hati penggunaanya, sudah tepat apa belum ?? dalam kondisi sekarang ini.

" Di saat ekonomi masyarakat masih dalam masa pemulihan dan penguatan, Pejabat terkait harus bisa mempertanggung jawabkan, dasar alasan apa harus pelesiran ngajak oknum wartawan tertentu," ujar Linda dengan nada kecewa.

Dirangkum hal keterangan ini pada Jumat 13/12/2024.

(RedaksiTim)